 |
| Foto : Bupati Lombok Timur saat memimpin rapat koordinas Evaluasi program sembako |
Lombok Timur – Tahun 2020
lalu dana bantuan sosial sebesar Rp.47 M lebih dikembalikan ke kas negara,
karena tidak bisa tersalurkan. Hal tersebut disebabkan karena sebanyak 7.327
orang dari 139.187 Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) di Lombok Timur tidak bertransaksi.
Demikian disampaikan Pimpinan
Cabang BRI Selong M. Aroef Syarifudding saat menghadiri rapat koordinasi
(Rakor) Evaluasi Pogram Sembako khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Senin, (25/10/21).
Aroef menjelaskan Hal itu
disebabkan berbagai faktor, mulai dari KPM meninggal, menjadi buruh migran,
pindah daerah, di bawah umur, sakit jiwa, hingga KPM yang statusnya berubah
sudah mampu serta KPM belum melengkapi administrasi.
“Dana yang tersedia terpaksa
dikembalikan sesuai pedoman umum yaitu setelah tidak dicairkan dalam kurun
waktu tiga bulan” Ungkapnya.
Terkait hal itu Aroef meminta
dukungan pendamping, baik tingkat desa maupun kecamatan, agar berbagai kondisi
tersebut dapat dibenahi sehingga mengurangi KPM yang tidak bertransaksi dan KPM
mendapatkan sesuai haknya. “di sisi BRI, kami siap mencairkan” jelasnya.
Menanggapi itu, Bupati Lombok
Timur H.M. Sukiman Azmy menegaskan pentingnya ikhtiar optimal semua pihak, agar
tidak ada lagi pengembalian dana bantuan sosial ke pemerintah pusat. Sehingga warga
yang berhak menerima, baik Keluarga
Penerima Manfaat (KPM) Program PKH maupun BPNT, dapat menerima haknya.
“ke depan tidak boleh ada
lagi pengembalian dana dalam jumlah besar ke kas negara,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar
seluruh pihak yang terlibat menemukan mekanisme agar tidak ada pengembalian
dalam jumlah besar. Menurutnya keterlibatan aktif desa dan kepala desa
menjadi penting. Karena pemerintah desa disebut yang paling
mengetahui kondisi sesunguhnya dari warga masing-masing.
“saya berharap per-31 Oktober
sebagai batas akhir penyaluran tidak ada pengembalian lagi” Tegasnya.
Sekda Lombok Timur H.
Muhammad Juaini Taofik yang memimpin rapat tersebut berharap minimal 95%
bantuan dapat terdistribusi. Karenanya keterbukaan dan kerja sama semua pihak
sangat dibutuhkan. (Red)