 |
| Foto : Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timurrah |
Lombok Timur – Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi menyinggug
persoalan Kepala Desa yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) padahal
belum mengetahui secara utuh. Hal tersebut disampaikan
Orang Nomor Satu Di Gumi Selaparang ini, saat membuka kegiatan Musyawarah
Daerah (Musda) Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur, Rabu
(27/10).
Dijelaskan Sukiman, Desa, Kecamatan, dan
Kabupaten adalah sebuah kesatuan dalam sistem Pemerintahan. Untuk itu setiap komponen
ini harus saling mendukung untuk terwujudnya tujuan bersama, Demikian pula
dalam berbagai kebijakan.
Sehingga ia mengingatkan Kepala Desa untuk tidak buru-buru menolak
sebuah kebijakan.
“ketika Pemda mengeluarkan
kebijakan, penting untuk terlebih dahulu menelaah dan menganalisanya, jangan
justru buru buru menolak padahal belum memahami kebijakan tersebut secara utuh”
Tegasnya.
Sukiman mencontohkan
kebijakan Pemda untuk mengalihkan tanah pecatu desa induk ke desa hasil
pemekaran. Kebijakan tersebut mendapat penolakan sejumlah Kepala Desa.
Menurutnya langkah tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan dengan
mengutamakan kemajuan pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan
masyarakat.
“pelajari dulu kebijakan
Pemerintah, jangan langsung ditolak,” pesannya.
Ia mengingatkan desa yang
menolak tidak akan mendapatkan alokasi dana desa (ADD).
Karena itu ia mengajak Kepala Desa untuk bekerja sama dengan
baik serta berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten,
termasuk pula melalui FKKD. Diharapkan FKKD mampu menjembatani Pemerintah Kabupaten
dengan Pemerintah Desa.
Selama ini kerja sama dengan
desa dinilai sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan dan
prestasi yang diraih sejumlah desa. Keberhasilan Lombok Timur menyelesaikan
vaksinasi lebih dari 100 ribu dosis dalam tiga hari secara mandiri disebut
Bupati sebagai salah satu wujud kerja sama tersebut.
Sukiman mengharapkan dukungan Kepala Desa
dan FKKD untuk perbaikan dan peningkatan kualitas SDM Lombok Timur yang salah
satu barometernya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ditarget
IPM Lombok Timur dalam dua tahun ke depan meningkat dan menduduki posisi paling
tidak ke tujuh dari 10 kabupaten/ kota yang ada di provinsi NTB.
Bupati juga mengapresiasi komunikasi dan
koordinasi yang dilakukan pengurus FKKD selama ini dan berharap ke depan dapat
semakin ditingkatkan. Ia percaya FKKD yang kuat dan bermartabat akan menjadikan
desa hebat.
“Musda ini harus dimanfaatkan
untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kemajuan desa, dan mampu
berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah” Tutupnya. (Red)