 |
| Foto : Siswa SD Lombok Timur menunggu saat tes |
Lombok Timur - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menyoroti adanya penarikan biaya pembuatan soal ujian sebesar Rp 9000/soal. Nilai ini jika dikalikan dengan jumlah siswa yang ada di Lombok Timur sebanyak 128 ribu siswa, maka biaya pembuatan soal menjadi Rp 4,6 milyar.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Lotim, Murnan, usai menggelar raker bersama seluruh satuan pendidikan di Lombok Timur, Selasa (15/3/22).
padahal guru di masing-masing sekolah telah diberikan kewenangan untuk membuat soal sendiri. Namun, UPTD, Pengawas, dan KT3S, tetap menyuplai soal untuk sekolah dan dibayar sebesar Rp 9000 per soal.
"Untuk soal saja Rp 4,6 miliar dalam setahun. Kemudian itu diambil dari dana BOS," sebutnya.
Meskipun geram dengan biaya pembuatan soal tersebut, namun ia menitikberatkan pada hilangnya kewenangan guru dalam membuat soal. Karena kewenangan tersebut diambil oleh UPTD dan pengawas.
"Mereka harus dilatih. Jangan sampai ada paradigma guru-guru kita tidak mampu membuat soal," ketusnya.
Padahal sejatinya, gurulah yang lebih paham materi pembelajaran yang telah diajarkan kepada siswa.
Sementara itu Kadis Dikbud Lotim, Ahmad Dewanto Hadi menyampaikan bahwa guru diberikan kewenangan untuk membuat soal. Hal ini sesuai dengan Permendikbud tahun 2014 tentang Penilaian.
Bahkan Dikbud Lotim telah membuat surat edaran agar guru diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi siswa secara penuh. Baik berupa penyusunan soal, maupun tahapan-tahapan lain dalam ujian.
“Di Dikbud tidak ada koordinator penyusunan soal. Anggaran kami minim. Jadi tidak ada untuk menyusun soal PTS,” sanggahnya.
Ia pun mengakui pihaknya pernah mengumpulkan para guru, sehingga diketahui tidak bisa menerapkan satu standar soal untuk semua. Karena adanya disparitas capaian pembelajaran antar sekolah.
“Paling efektif dikembalikan kepada semua satuan pendidikan. Mereka diberikan kewenangan penuh membuat soal ujian tengah semester maupun ujian semester,” jelasnya. (red)