 |
| Foto : Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi, SJ dan Ketua DPRD Lotim Murnan Memimpin sidang Paripurna Istimewa LKPJ 2021 |
Lombok Timur – Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Lombok Timur menggelar Penutupan Rapat Paripurna Istimewa Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lombok Timur Tahun 2021, Jumat (1/4/22).
Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi Sj, dalam pidatonya menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap
anggota DPRD, termasuk ketua dan seluruh anggota pansus LKPJ, atas pembahasan
serta penyampaian masukan maupun saran berharga untuk peningkatan kinerja
pemerintah daerah secara umum.
Demikian halnya dengan perbaikan substansi laporan keterangan
pertanggung jawaban bupati tahun 2021.
“Rekomendasi pansus DPRD mendukung perbaikan kinerja pemerintah
daerah secara umum, maupun substansi penyusunan LKPJ” Imbuhnya.
Lanjut Rumaksi, dirinya berjanji berbagai saran dan rekomendasi
akan ditindaklanjuti sebagai wujud mekanisme saling kontrol dan menjaga
keseimbangan (checks and balances)
antara eksekutif dengan legislatif sebagai mitra penyelenggaraan
pembangunan.
“Kita percaya rekomendasi, saran, dan masukan tersebut akan
menjadi bahan penyempurnaan LKPJ berikutnya” Tegasnya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna
tersebut, Gabungan Komisi mengapresiasi Pemerintah Daerah atas sejumlah
keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan.
Bahkan, kinerja beberapa indikator sudah di atas 100%.
Namun begitu Gabungan Komisi mengajukan sedikitnya 14 poin saran dan
rekomendasi. Satu diantaranya adalah agar Bupati melakukan evaluasi dan
pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan realisasi
anggaran pembangunan untuk memastikan seluruh perencanaan pembangunan dapat
dinikmati oleh masyarakat.
Diharapkan tahun 2022 ini pelaksanaan pembangunan baik fisik
maupun non fisik dapat segera direalisasikan agar segera dinikmati oleh masyarakat,
mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
Saran ini terkait belanja pemerintah yang realisasinya masih di bawah 90
persen. (red)