 |
| Foto : Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy. |
Lombok Timur - Sebanyak tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai terdampak kekeringan. Dampaknya warga mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Menangani kesulitan air bersih tersebut Pemda Lotim, seperti biasa membantu warga dengan menyuplai kebutuhan air bersih menggunakan mobil tangki.
Penyaluran air bersih tahun ini, Bupati Lotim Sukiman Azmy tidak lagi mempercayakannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Hal itu diungkapkan bupati Lombok Timur Sukiman Azmy menanggapi persoalan kekeringan yang mulai melanda wilayah Lombok Timur, Senin(29/08/22) kemarin.
Dijelaskan Sukiman, untuk penanganan kekeringan tahun ini tetap dengan tehnis penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki. Namun proses penyaluran, tidak lagi dipercayakan kepada BPBD. Karena alasan terlalu boros anggaran.
Menurutnya, Anggaran ratusan juta yang diajukan oleh BPBD untuk penanganan persoalan kekeringan ini tidak efektif, karena lebih besar biaya oprasional petugas dari pada biaya penanganan.
"Mohon maaf, tidak lagi kita percayakan kepada BPBD, saya lihat pengajuan anggaran BPBD Itu penuh dengan honor, penuh dengan uang makan, penuh dengan uang lelah, makannya saya ambil alih," Pungkasnya.
Untuk itu proses pengelolaan penyaluran air bersih ini, diserahkan kepada pemerintah kecamatan. Anggaran penanganan persoalan kekeringan ini, akan dibagikan ke kecamatan, kemudian pihak kecamatan yang akan membeli langsung air bersih tersebut untuk disalurkan langsung kepada warga.
"Serahkan ke camat saja, beli dari masyarakat, satu tanki misalnya 200 ribu, itu uang lelah, uang makan dari beberapa orang yang ada di BPBD, sudah cukup membeli satu tanki air. Ini kan uang lelah, uang makan, itu saja yang saya lihat di daftar itu sampai sekian ratus juta. Sekarang kita drop saja ke kecamatan," Tegasnya.
Lanjut Sukiman, pengelolaan diserahkan langsung ke kecamatan, untuk itu anggaran penanganan kekeringan tersebut akan didrop ke masing masing kecamatan terdampak dengan porsi anggaran sesuai dengan kebutuhan.
"Kecamatan Jeroaru sekian ratus juta, Keruak sekian ratus juta, Terara sekian ratus, tentu itu lebih efektif dari pada di kelola oleh BPBD, DAMKAR, PDAM, karena itu lebih banyak uang lelahnya. Kalo langsung diberikan lebih banyak air yang diperoleh,". (INTB)