 |
| Foto : Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy memberikan sambutan dalam Musda PPNI Lotim |
Lombok Timur - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lombok Timur melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-8. Musda PPNI dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota setiap 5 tahun sekali.
Kegiatan ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI Kabupaten Lombok Timur periode 2017-2022. Musda berlangsung di Aula Balai Pelatihan Vokasi & Produktivitas Lenek Lombok Timur, Sabtu (13/8). Tema Musda ke-8 ini adalah "Perawat Melayani Rakyat, Kokoh bersinergi dengan Pemerintah Untuk Kabupaten Lombok Timur".
Laporan pertanggung jawaban pengurus dihadiri Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy, ketua DPW PPNI Provinsi NTB H. Muhir. Hadir pula PPNI Pengurus Pusat, PPNI Daerah dan Seluruh DPD PPNI Kabupaten Lombok Timur.
Pada kesempatan tersebut Bupati Sukiman Azmy menyampaikan selamat kepada PPNI Lotim yang telah mengadakan musda ke-8. Ia menyampaikan bahwa IPM Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2018 berada pada posisi nomor urut sembilan dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Akan tetapi dengan mengoptimalkan ikhtiar di tengah pembangunan pasca gempa, dan pandemi covid-19 yang menguras tenaga dan anggaran Pemerintah, Kabupaten Lombok Timur dapat menaikkan IPM menjadi nomor urut delapan.
Bupati melanjutkan, dua hal yang perlu di perhatikan oleh DPD PPNI Kabupaten Lombok Timur yakni tingginya angka kematian ibu dan anak yang masih menjadi problematika di Kabupaten Lombok Timur.
Dilihat dari aspek sarana dan prasarana Kabupaten Lombok Timur memiliki 4 Rumah Sakit Daerah, 36 Puskesmas, 81 Pustu dan 254 polindes tentunya akan memudahkan menekan angka kematian ibu dan anak. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan perawat maupun bidan yang menangani kurang koordinasi dan koneksi dengan Puskesmas dan dokter spesialis, begitupun sebaliknya. Sehingga menyebabkan angka kematian ibu dan anak relatif cukup besar dan berdampak kepada Angka Harapan Hidup. Jika tidak segera ditangani dengan sebaik-baiknya akan berdampak kepada IPM Kabupaten Lombok Timur di masa mendatang.
Kurangnya koordinasi dan keterhubungan tenaga kesehatan, jelas Bupati, akan diminimalisi dengan menempatkan tenaga kesehatan sesuai disiplin ilmunya.
Kepada tenaga kesehatan senior yang telah lama mengabdikan diri menjadi tenaga kesehatan dan telah mampu diharapkan Bupati dapat mendirikan klinik sekaligus sebagai upaya memberdayakan tenaga kesehatan yang masih minim pengalaman. Hal tersebut diharapkan pula dapat menyerap lulusan perawat di Kabupaten Lombok Timur, yang menurut Bupati jumlahnya berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang ada. (INTB)