 |
| Foto : Sekda Lotim mengikuti Zoom Meeting Rakor pengendelian inflasi |
Lombok Timur - Ada enam upaya
kongkrit Pemerintah Daerah dalam penanganan inflasi Daerah, diantaranya:
melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor
agar tidak menahan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk
kelancaran pasokan, gerakan menanam, mendistribusikan BTT dan dukungan
transportasi dari APBD.
Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Mendagri Tito
Karnavian lewat zoom meeting Rakor keempat pengendalian inflasi daerah, Senin
(14/11/22) mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh seluruh PEMDA
diantaranya adalah: melaporkan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok dan
penting setiap hari, merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan
pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi dari APBD, melaksanakan
operasi pasar murah bersama dinas terkait dengan melihat komoditas yang
memberikan andil dalam kenaikan harga/inflasi, melaksanakan sidak ke pasar dan
distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil
komoditi untuk kelancaran pasokan, melaksanakan pencanangan gerakan menanam.
Dijelaskan Kepala BPS Ir. Lalu Putradi bahwa
kota Mataram sebagai sample inflasi di pulau Lombok mengalami deflasi 0,12%.
Dengan deflasi yang terjadi pada bulan oktober kemarin, maka inflasi pada bulan
januari hingga oktober sebanyak 5,86%. Ini lebih tinggi dari inflasi nasional
yakni 4,73%. Terjadi perubahan harga mempengaruhi inflasi. Harapannya dua bulan
terakhir ini inflasi berada dibawah 6%.
Kondisi harga mengalami kenaikan dibeberapa
komoditas bahan pangan bulan november, seperti: bawang merah, dan cabe rawit,
namun beras stabil, diharapkan sampai desember kondisinya tetap stabil. Ini
menandakan bahwa harga bahan pangan walaupun terjadi kenaikan dibeberapa jenis
komoditi namun jika beras tetap stabil maka kondisi inflasi cukup kecil.
Sekretaris Daerah M. Juaini Taofik sewaktu
memimpin rapat yang bertempat di ruang rapat bupati itu mengingatkan agar
memfollow up penanganan inflasi daerah yang disampaikan mendagri dan kepala BPS tersebut dengan penuh kehati-hatian.
Mengingat dari data upaya konkrit yang dilaporkan, Lombok Timur berada diantara
298 pemda yang belum memenuhi keenam upaya konkrit dalam penanganan inflasi
tersebut.
Sekda mengingatkan agar terus optimis pada
anev minggu depan sehingga bisa masuk di klaster 1 jika ke empat upaya tersebut dapat
dieksekusi. Diingatkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan diikuti oleh dinas-dinas yang lain agar segera
mengeksekusi kegiatannya. Ia juga
mengingatkan Bappeda agar memback-up bagian
ekonomi untuk segera melaporkan progress penanganan inflasi daerah tersebut melalui
aplikasi yang tersedia.(INTB)