 |
| Foto : Wakil Ketua DPRD Lotim Daeng Paelori |
Lombok Timur – Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok
Timur (Lotim) Sukiman Azmy dan Rumaksi Sj (SUKMA) berakhir pada 27 September 2023 nanti. Artinya ada satu tahun masa
jabatan yang diisi oleh Pelaksana tugas (Plt), sebelum pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024 mendatang.
Jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan SUKMA ini, polemik siapa yang paling pantas menajadi Plt sudah menjadi perhatian publik Lotim. Bahkan sejumlah nama telah bermunculan salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim Juani Taopik.
Menggapi polemik Plt Lotim ini, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori menegaskan, Plt yang akan diajukan Gubernur dan dipilih nantinya harus mengedepankan profesionalitas, yaitu harus terbebas dari kepentingan partai politik, organisasi ataupun kelompok. Selain itu yang menjabat nantinya harus mengedepankan berbagai asas kepentingan daerah bukan pribadi apalagi kelompok.
"Karena Plt ini merupakan pejabat yang akan memimpin daerah kedepan, maka yang ditunjuk harus terbebas dari kepentingan. Kalau dari awal mereka terjebak nantinya akan menimbulkan konflik interset di kemeduian hari," ucap Daeng pada media ini, Selasa (13/12/2022).
Menurut Daeng, dalam menentukan Plt sudah terlihat ada interest ke kelompok-kelompok tertentu. Adanya interest ke kelompok tertentu tersebut tentunya akan berdampak pada kebijakan yang tidak adil sehingga merugiakan masyarakat. Untuk itu, ia meminta persoalan ini harus segera mulai diperhatikan dari sekarang.
Ditekankannya pejabat yang akan menjabat sebagai Plt nantinya harus netral dan terhindar dengan kelompok tertentu. Terlebih dirinya mengakui nama-nama pejabat yang akan digadang-gadang sebagai Plt sudah bermunculan di muka publik.
"Kalau saya menilai orang secara pribadi semua baik, namun ada kecendrungan informasi berkembang. Sebelum Gubernur akan mengusulkan ke Kemendagri, dan ini kan perlu lobi, namun kok wacana itu sudah sampai di masyarakat," katanya.
Diakuinya keterbukaan informasi yang saat ini tak terbendung membuat orang bebas menilai dan bebas untuk mengeluarkan pendapat. Namun Ia berharap Plt kedepan arus menguasai daerah dengan benar, hingga diharapkan khususnya didaerah yang menjabat sebagai Plt bukan orang lain, namun orang yang sudah paham dengan regulasi dan kondisi yang ada di daerah.
"Sesuai dengan aturan UU yang berlaku akan dilihat pangkat dan jabatan, yang nanatinya dia akan memimpin birokrasi, hingga kita harapkan juga Gubernur selektif untuk mengusulkan dia," tekannya.
Gubernur juga dalam hal ini dikatakannya juga harus netral, mengingat Gubernur di tahun 2024 kedepan juga akan maju kembali dalal pemilihan.
"Hingga Gubernur dalam mengusulkan calon jangan berharap ada imbas politik, kita akan pantau itu, akan ada nanti semacam resistensi kalau Gubernur ada indikasi memilih dalam rangka kepentingan pribadi," Imbuhnya. (INTB)