 |
| Foto : Rapat evaluasi pimpinan OPD dan camat |
Lombok
Timur - Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy menggelar Rapat Evaluasi bersama
dengan pimpinan OPD, camat dan Staf Ahli
yang berlangsung di Rupatama 1, Selasa (6/12/22).
Dalam rapat evaluasi ini, bupati menginventarisasi
sejumlah permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya realisasi belanja maupun
pendapatan asli daerah (PAD) sejumlah OPD, utamanya yang berada di bawah 70%.
Ia meminta penjelasan sekaligus komitmen
para pemimpin OPD untuk target optimal yang dapat direalisasikan sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran 2022.
Bupati mengevaluasi OPD yang capaiannya
belum bergeser sejak Oktober. Dengan kondisi itu, Bupati menyebut Lombok Timur
akan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Bupati juga sempat membandingkan
kinerja OPD dengan Kecamatan yang realisasianya rata-rata di atas 90%, kecuali
kecamatan Selong yang capaiannya 86,74%. Bupati sempat pula mengkritisi masih
rendahnya realisasi PAD kendati telah berupaya optimal dengan melibatkan aparat
penegak hukum (APH).
“ini sudah melibatkan aparat penegak
hukum, realisasi serapan PAD masih tetap rendah,” tegasnya.
Bupati mengingatkan bahwa APBD Lombok Timur
Tahun 2023 telah ditetapkan. Ia berharap agar semua dapat mempersiapkan
pelaksanaan APBD tersebut dari semua aspek, seperti yang sudah disepakati
dengan DPRD pada pembahasan lalu.
Di sisi lain Bupati juga menyampaikan
terima kasih kepada seluruh OPD dan Camat serta berbagai pihak yang telah
mendukung keberhasilan Lombok Timur memperbaiki peringkat IPM ke posisi tujuh,
sesuai target yang telah ditetapkan.
Secara umum sampai dengan 2 Desember,
berdasarkan pemaparan Kepala Bappeda Hj. Baiq Miftahul Wasli. Realisasi APBD
tahun 2022 dari sisi pendapatan mencapai 88,67% dari anggaran Rp. 2,992 triliun
lebih, sementara dari sisi belanja realisasinya 82,75% dari angka Rp.3,288
triliun lebih, sedangkan dari sisi pembiayaan penerimaan pembiayaan 83,50% dan
pengeluaran pembiayaan di posisi 39%.
Sejumlah OPD realisasinya masih di bawah
80%. Dari sisi belanja misalnya, terdapat RSUD Lombok Timur (68,18%) dan RSUD
Patuh Karya (67,46%), Dinas Pertanian (61,84%), Dinas Perindustrian (61,04%),
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (53,82%). Sementara dari sisi pendapatan
masih ada OPD dengan capaian di bawah 60 persen seperti Dinas Perdagangan
(56,61%), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (27,88%), Dinas Pertanian
(28,5%), Dinas Kelautan dan Perikanan (32,8%). (INTB)