 |
| Foto : Bupati Lotim memberikan arahan kepada pimpinan OPD dan Camat |
Lombok Timur - Mengawali tahun anggaran 2023, Bupati mengumpulkan 18 pimpinan OPD penghasil pendapatan asli daerah (PAD) sebagai upaya optimalisasi PAD. Kegiatan pada Rabu (4/1/23) tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan dihadiri pula Sekretaris Daerah serta Asisten bidang pemerintahan dan Kesra.
Bupati dalam arahannya meminta agar target dan realisasi PAD tidak terlalu berbeda jauh, mengingat realisasi PAD tahun 2022 lalu berada di angka 65% dari target yang telah ditetapkan. Karenanya ia meminta kepada para pimpinan OPD menemukan metode yang tepat untuk memproyeksikan capaian PAD masing-masing, “jangan sampai tahun 2023 realisasi berada di bawah tahun 2022,” tekannya.
Bupati secara spesifik juga menyebut sejumlah PAD yang potensinya belum digarap secara optimal seperti pajak hotel dan restoran, retribusi pasar, retribusi peternakan, serta Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB).
Ia mengingatkan sumber daya manusia (SDM) pengelola yang perlu ditingkatkan kualitasnya dan regulasi yang perlu dibenahi karena dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan terkini atau pun menghambat investasi. Penagihan terhadap pengusaha yang masih menunggak kewajiban juga menjadi penekanan Bupati sembari mengarahkan sejumlah aset agar dikelola pihak ke-3 guna mendapatkan hasil optimal.
Sejalan dengan itu, Sekda Muhammad Juaini Taofik meminta agar dilakukan pengawasan berkala terhadap SDM sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pemenuhan target PAD. Selain itu ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menekan kebocoran.
Tahun 2023 ini, seiring dicabutnya PPKM, Sekda berharap realisasi PAD Lombok Timur lebih baik. Hal tersebut beralasan sebab selama dua tahun terakhir masih diberlakukan relaksasi bagi para pengusaha sebagai dampak pandemi covid-19. (INTB)