 |
| Foto : Pj. Bupati Lotim M. Juani Taofik |
Lombok Timur - Jumlah difabel atau anak
berkebutuhan khusus di Kabupaten Lombok Timur cukup tinggi. Lebih dari 1000 – an
anak difabel di
daerah ini membutuhkan perhatian khusus, karena selama ini masih banyak hak-hak
yang seharusnya mereka dapatkan belum terpenuhi, mulai dari pendidikan hingga
pengakuan negara dalam bentuk dokumen seperti KTP dan akta kelahiran. Menyadari
hal itu, Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengingatkan
agar lebih memperhatikan dan sabar dalam mengurus para difabel,.
“Mereka
butuh pemberdayaan to give ability dan otority, artinya harus diberikan
kemampuan dan kewenangan,” ungkapnya saat menyampaikan keynote speaker pada acara
aksi kolektif penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemberdayaan
disabilitas dalam mencapai SDG’S pada Sabtu (2/12/2023)
di Pendopo Bupati.
Ia ingatkan bahwa perlu adanya lingkungan yang ramah difabel seperti akses
mudah, fasilitas umum yang dapat diakses dan infrastruktur yang dirancang
dengan mempertimbangkan kebutuhan difabel. Selain itu, lingkungan sosial yang
mendukung dan inklusif juga penting untuk mendorong partisipasi aktif
mereka.
Lebih lanjut ia mengaku senang dengan
diksi aksi
kolektif. Sebab
menurutnya
segala permasalahan tidak bisa diselesaikan sendiri melainkan bersama para
stakeholder yang memiliki tujuan yang sama.
Sementara itu Perwakilan BaKTI /LRC Muhammad Taufan yang sempat mengingatkan
agar tidak lagi menggunakan istilah cacat dalam penyebutan orang-orang yang
berkebutuhan khusus melainkan difabel sepakat dengan Pj. Bupati bahwa diperlukan
upaya bersama dalam pembangunan untuk menghapuskan diskriminasi dan
kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas, menghubungkan dan membuka
akses layanan pemerintah, mendorong dan memperkuat keberdayaan masyarakat untuk
mengadvokasi hak-haknya sebagai warga negara. Program Kemitraan Menuju Masyarakat
Inklusif (INKLUSI) adalah satu dari upaya penghapusan diskriminasi dan
kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas demi pembangunan yang inklusif.
Ia pun menegaskan program inklusi memiliki durasi yang cukup panjang. Karena itu Ia berharap sinergisitas
tetap terjaga agar
hak-hak para penyandang disabilitas dapat terpenuhi.
Pada kesempatan yang sama Pj. Ketua TP-PKK Lombok Timur Hj.
Nurhidayati menyambut baik aksi kolektif yang berkaitan
dengan program PKK tepatnya program di Pokja I yaitu pembinaan karakter
keluarga, pembinaan karakter anak sejak dini, mengoptimalkan peran orang tua
dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja di era digital.
“Karena
disadari atau tidak peran digital hampir mempengaruhi semua segi aspek
kehidupan kita, termasuk kekerasan terhadap perempuan walaupun dampak
positifnya juga banyak,” katanya.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN NTB,
Pimpinan Ormas Wanita, OPD terkait, Dinsos, DP3AKB, Forum Anak, CSO, HWDI,
Kades Program Inklusi, Kepala Unit PPA Polres Lotim dan UPTD PPA.(INTB)