 |
| Photo : Kantor Mall Pelayanan Publik Lotim |
Lombok Timur - Sejak resmi dilantik pada 26 September 2023 lalu, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim) Juaini Taofik langsung prioritas membangun Mall Pelayanan Publik (MPP).
Pj. Bupati Lotim M. Juaini Taofik mengatakan, MPP nantinya resmi bisa digunakan dan dilaunching pada awal Bulan Juli 2024. MPP ini sebutnya dikerjakan sama pihak ketiga.
"Alhamdulillah fisik sekarang sudah jadi dan softwarenya juga hampir ramping, jadi MPP ini siap beroperasi tanggal 1 Juli 2024 mendatang," ucapnya.
Dengan adanya MPP lanjut dia, diharapkan menjadi jalan mempermudah layanan kepada masyarakat yang ada di Lotim. Hadirnya MPP di daerah ini juga turut akan memudahkan para investor masuk ke Daerah.
"MPP ini kan sebagai terobosan kita dalam rangka mempermudah pilihan masyarakat, yang selalu kita dengungkan itu kita harus mengelar karpet merah untuk investasi, karena investasi ini kan juga meningkatkan lapangan kerja dan fiskal suatu daerah," jelasnya.
Lanjut Taofik, MPP tersebut akan di isi dengan 14 gerai pelayanan yang bersifat administrasi. Mulai dari Layanan Adminduk, BPJS, Dinas Sosial, Bank NTB Syariah, Samsat, Kepolisian, PUPR dan beberapa pelayanan lainnya. Sementara satu layanan merupakan gerai UMKM.
Kedepannya pelayanan publik di MPP akan terus bertambah. Untuk sementara waktu ini hanya menyediakan 15 gerai. Ke depan segala bentuk pelayanan akan di hadirkan di MPP. Termasuk layanan imigrasi, Layanan di Kementerian Agama (Kemenag) dan berbagai macam bentuk layanan.
Selain, pelayanan administrasi ke depan, MPP akan di lengkapi dengan berbagai kuliner agar masyarakat yang mengurus keperluannya tidak mudah jenuh menunggu. MPP ini akan dikonsep lebih santai dan terintegrasi dengan Taman Rinjani Selong.
"MPP ini akan menjadi semacam Mall perbelanjaan, jadi apapun yang orang butuhkan ada tempat itu. Sehingga masyarakat tidak perlu bolak balik kesana kemari. Langsung bisa tuntas di sana," ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Lotim Acmad Dewanto Hadi mengatakan, anggaran pembangunan MPP ini menghabiskan Rp2,8 milyar yang dibagi menjadi dua, yaitu anggaran untuk penyiapan tempat atau rehabilitasi ringan MPP dengan anggaran sebesar Rp1,8 miliar yang dipegang langsung oleh Dinas PUPR. Kemudian sebesar Rp1 miliar untuk dukungan perangkat dipegang oleh DPMPTSP.
"Semua ornamen dan sarana pendukung MPP sudah tersedia dan lengkap. Untuk itu pada awal Juli mendatang MPP tersebut sudah bisa beroperasi dan melayani masyarakat," terangnya.
Idealnya MPP nantinya akan diisi sebanyak 28 macam layanan, akan tetapi pada tahap awal hanya 15 layanan yang siap dioperasikan.
"Sisanya akan kita kejar yang penting wadahnya sudah ada," tutupnya.(INTB)