Photo : Pj. Bupati Lotim saat membuka rapat koordinasi pencegahan Tipikor bersama KPK |
Lombok Timur - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur fokus pada optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta perizinan sebagai bagian dari delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Pj. Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, sebelum membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlangsung Kamis (13/6/24).
Pj. Bupati mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah penempatan ASN sebagai Kepala Pasar untuk menggantikan kepala pasar sebelumnya yang berasal dari masyarakat. Langkah ini terbukti efektif dengan peningkatan pendapatan dari retribusi pasar yang mencapai Rp. 30 juta di salah satu pasar, sehingga optimis target retribusi pasar dapat mencapai Rp. 3,5 sampai Rp. 4 miliar.
Dengan capaian tata kelola MCP Lombok Timur tahun 2023 yang berada di posisi ke-6 se-NTB dengan total capaian 81,67, Pj. Bupati meminta seluruh pimpinan OPD dan Camat untuk memanfaatkan kegiatan ini untuk berkonsultasi. Ia percaya kehadiran KPK akan membantu Pemda Lombok Timur menjadi semakin sehat dengan meningkatkan kompetensi dan koordinasi. Ia berharap pada tahun berikutnya skor MCP Lombok Timur dapat mencapai lebih dari 90 persen.
Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, optimis target tersebut dapat terwujud berkat tingginya komitmen Pemda yang tercermin dari Pj. Bupati, Pj. Sekda, hingga Inspektur dan tim yang luar biasa. Dian menegaskan bahwa Pemda dengan skor MCP tinggi adalah yang memiliki komitmen tinggi dalam melakukan perubahan.
Dian juga mengajak seluruh komponen, termasuk Forkopimda, untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan yang berperan mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan, memperbaiki layanan publik, dan mengefisienkan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.