Sinergi FJLT, Polda NTB dan Kepala Desa dalam Mitigasi Paham Ekstremisme

Foto : Anggota FJLT bersama Kepala Desa foto bersama usai melaksanakan diskusi panel

Lombok Timur, IndepthNTB – Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) bekerja sama dengan Polda NTB menggelar kegiatan sinergi dengan 50 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat upaya mitigasi paham ekstremisme di wilayah tersebut. Acara yang berlangsung di Selong pada Sabtu (22/2) ini menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Salmun Rahman, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Timur, H. Mustofa, sebagai narasumber.

Ketua FJLT, Rusliadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peran jurnalis dalam mencegah penyebaran paham ekstrem di Lombok Timur. Ia menekankan pentingnya penyajian berita yang akurat dan sesuai dengan fakta lapangan. 

"Kami ini pewarta, bukan pembawa petaka. Kami berharap kepala desa dapat memberikan fakta yang ada, sehingga apa yang disajikan jurnalis sesuai dengan fakta," ujar Rusliadi.

H. Mustofa, Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, mengapresiasi peran wartawan yang tergabung dalam FJLT dalam mengawal Pilkada Lombok Timur yang berlangsung aman dan tertib melalui pemberitaan yang berimbang. Ia menjelaskan bahwa mitigasi ekstremisme adalah upaya untuk mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Mustofa juga memaparkan ciri-ciri radikalisme yang perlu diwaspadai, seperti intoleransi terhadap perbedaan, fanatisme berlebihan, dan kecenderungan menggunakan kekerasan. Ia menekankan bahwa radikalisme merupakan tahap awal yang dapat memicu tindakan terorisme.

"Radikalisme dan terorisme dapat merusak nilai agama dan Pancasila, menimbulkan perpecahan, dan meningkatkan intoleransi," jelas Mustofa.

Lebih lanjut, Mustofa mengungkapkan ciri-ciri radikalisme di masyarakat perdesaan, seperti pengajian tertutup, pengajar yang ekstrem, dan perkawinan yang eksklusif. Ia bersyukur bahwa pondok pesantren yang sebelumnya terindikasi radikalisme di Lombok Timur telah kembali ke jalur NKRI.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk sosialisasi dan penyuluhan, terutama dalam pencegahan narkoba di kalangan siswa SMP. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui pemberdayaan keluarga narapidana terorisme (napiter).

Untuk deteksi dini di tingkat desa, Bakesbangpoldagri telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat kecamatan. Mustofa berharap FKDM dapat terbentuk hingga tingkat desa dengan anggota dari setiap dusun. "Jika terbentuk, kami dari Bakesbangpoldagri siap memfasilitasi pelatihan dengan narasumber yang kompeten," katanya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Salmun Rahman, menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam menciptakan ketentraman masyarakat. Menurutnya, keamanan adalah kunci suksesnya pembangunan di desa dan kelurahan.

"Tidak akan ada pembangunan yang baik dan berkualitas bila masyarakat kita resah," tegas Salmun.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan kepala desa dan lurah. Diskusi ini difokuskan pada upaya mitigasi paham ekstremisme yang berpotensi berkembang di masing-masing wilayah. Para peserta diajak untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam mencegah penyebaran paham radikal di tingkat akar rumput.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara jurnalis, pemerintah daerah, dan kepala desa dalam upaya bersama memerangi paham ekstremisme, sekaligus menjaga keutuhan dan kerukunan masyarakat Lombok Timur.

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama